Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

ICW Desak KPK Selidiki Kebocoran Informasi di Kasus Pajak

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi korupsi pajak Kementerian Keuangan Dewan Pengawas KPK
Candra Yuri Nuralam • 21 April 2021 07:32
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti perintah Dewan Pengawas (Dewas) soal dugaan kebocoran perintah penggeledahan di PT Jhonlin Baratama. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti rasuah terkait perpajakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
 
"ICW turut mendesak pimpinan KPK untuk segera menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice bagi pihak-pihak di internal KPK yang sengaja membocorkan informasi penggeledahan itu," kata peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.
 
ICW meminta KPK untuk tidak pilih kasih. Lembaga Antikorupsi diminta tegas menindak pihak internalnya yang membocorkan informasi penggeledahan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika ini tidak dilakukan, maka, ke depan, tindakan ini akan selalu berulang dan merugikan kerja-kerja keras para penyelidik maupun penyidik KPK," ujar Kurnia.
 
Baca: Truk Berisi Dokumen Terkait Korupsi Pajak Dibawa Kabur
 
Dewas KPK juga diminta tidak hanya menyuruh pimpinan bergerak. ICW meminta Dewas KPK lebih aktif mengawasi investigasi dugaan kebocoran informasi dari pihak internal KPK.
 
"Misalnya, dengan memeriksa pihak-pihak internal KPK atas dugaan pelanggaran kode etik," tegas Kurnia.
 
Dewas KPK menilai ada pelaku internal yang membocorkan informasi penggeledahan untuk mencari bukti dugaan rasuah perpajakan di Kalimantan. Dewas minta pimpinan KPK menindak pelakunya.
 
"Dewas telah meminta Pimpinan KPK untuk mengusut sumber kebocoran informasi tersebut agar pelakunya bisa ditindak," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada Medcom.id, Selasa, 20 April 2021.
 
Dugaan kebocoran informasi dari pihak internal itu juga sudah dibahas Dewas dalam forum rapat koordinasi wilayah pengawasan (Rakornas) Triwulan I pada Senin, 12 April 2021. Dalam rapat itu Dewas juga menggandeng pimpinan KPK.
 
Syamsuddin mengatakan dugaan kebocoran informasi penggeledahan merupakan pelanggaran. Pihak internal KPK perlu ditindak jika terbukti melakukan hal tersebut.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif