Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Pejabat KKP Diselisik Soal Ekspor Benih Lobster yang Untungkan Edhy Prabowo

Nasional kpk Lobster OTT KPK Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 24 Februari 2021 08:08
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster. Hal itu diselisik melalui Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja.
 
"Yang diduga memberikan keuntungan bagi para pihak eksportir yang telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka EP melalui perantaraan tersangka AM (Amiril Mukminin)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Februari 2021.
 
Ali enggan membeberkan jumlah eksportir yang melobi Edhy. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) Gellwynn Dh Yusuf. Dia didalami terkait penggunaan kartu kredit milik istri Edhy, Iis Rosita Dewi.
 
"Yang digunakan untuk berbelanja barang mewah di Amerika Serikat," ujar Ali.
 
(Baca: Sebagian Uang Hasil Suap Benur Diduga Dipakai Beli Rumah)
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Edhy dan lima orang lainnya dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif