Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

Anak Buah Bupati Muara Enim Lunasi Uang Hukuman Rp2,3 Miliar

Nasional kpk Kasus Suap kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 23 November 2020 14:06
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang hukuman mantan Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, Elfin Mz Muchtar. Penyetoran ke kas negara tersebut berupa pembayaran uang Rp2,3 miliar.
 
"Jaksa eksekutor KPK telah selesai melaksanakan putusan majelis hakim terhadap amar putusan pembayaran uang pengganti. Sehingga terpidana telah melunasi pembayaran uang hukuman," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin, 23 November 2020.
 
Uang hukuman tersebut terdiri atas denda pidana dan uang pengganti yang dibayar secara bertahap. Pada 1 Juli 2020, uang hukuman dibayarkan Rp600 juta, pada 22 September 2020 sejumlah Rp1 miliar, dan pada 12 November 2020 Rp765 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali menegaskan KPK tidak hanya menuntut pidana penjara sebagai bagian efek jera untuk koruptor. KPK juga terus berupaya menagih denda pidana serta uang pengganti untuk disetor ke negara.
 
"Sebagai bagian upaya maksimal pemasukan ke kas negara dari hasil asset recovery tindak pidana korupsi," ujar Ali.
 
Baca: KPK Setor Denda Anak Buah Bupati Muara Enim
 
Elfin merupakan perantara Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani. Dia mengatur pembagian uang fee proyek lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Elfin dinyatakan terbukti menerima suap dari terdakwa kontraktor Robi Okta Fahlefi.
 
Kaki tangan Ahmad Yani itu terbukti menerima Rp1 miliar dan tanah senilai Rp2 miliar di wilayah Tangerang, Banten. Elfin juga menerima sepasang sepatu basket seharga Rp25 juta.
 
Elfin dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Elfin juga dikenakan membayar kerugian negara sebesar Rp2,365 miliar.
 
Elfin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif