Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Segera Jerat Nurhadi dengan Pasal TPPU

Nasional mahkamah agung Kasus Suap Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 03 Desember 2020 06:53
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Masyarakat diminta menunggu.
 
"Kami memastikan segera menerapkan pasal TPPU dalam perkara ini setelah dari hasil pengumpulan bukti kemudian disimpulkan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.
 
KPK meminta waktu mengusut dugaan pencucian uang Nurhadi. Masyarakat diminta percaya dengan kinerja Lembaga Antikorupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami tentu mengapresiasi dukungan masyarakat dalam upaya penuntasan korupsi yang sedang dilakukan KPK," ujar Ali.
 
Ali menuturkan tenggat waktu pengusutan dugaan pencucian uang yang dilakukan Nurhadi tidak bisa disamakan dengan kasus lain. Setiap kasus mempunyai kesulitan berbeda.
 
KPK meminta masyarakat terus memantau kasus Nurhadi. Pengawasan kasus tetap dibutuhkan.
 
"KPK juga memahami harapan masyarakat akan penyelesaian setiap kasus yang saat ini sedang ditangani termasuk perkara yang melibatkan terdakwa Nurhadi dan kawan-kawan ini," tutur Ali.
 
Hingga kini, KPK belum menyertakan kasus TPPU dalam dakwaan Nurhadi. Lembaga Antikorupsi masih menelaah petunjuk unsur rasuah tersebut.
 
"Terutama terkait dengan unsur tindak pidana asal atau predicate crime dalam kasus tersebut," ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Oktober 2020.
 
Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp83 miliar. Dalam perkara suap, keduanya didakwa menerima Rp45,7 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. Keduanya juga didakwa menerima gratifikasi mencapai Rp37,2 miliar.
 
Penerimaan uang itu hasil pengurusan tujuh perkara. Nurhadi dan Rezky diduga 'dagang' perkara dari pengadilan tingkat pertama hingga MA.
 
Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Keduanya juga didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif