Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Kombes Djoko Purwanto - Medcom.id/Cindy.
Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Kombes Djoko Purwanto - Medcom.id/Cindy.

IPK Indonesia 37, Polri: Perlu Catatan Penting Basmi Korupsi

Nasional polri Kasus Suap kasus korupsi pencegahan korupsi Pemberantasan Korupsi
Siti Yona Hukmana • 02 Desember 2021 23:36
Jakarta: Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 37 pada 2020. Meski menunjukkan ada perubahan yang baik, angka itu masih tinggi dibanding Malaysia memperoleh poin 47 dan Singapura 84.
 
"Menurut kami perlu suatu catatan penting atau early warning bagi kita semua yang sepakat dalam menangani korupsi," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto dalam webinar bertema Cegah Korupsi Melalui Digitalisasi Penanganan Perkara dan Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum, Kamis, 2 Desember 2021.
 
Djoko mengatakan ada beberapa hal yang menjadi harapan semua pihak. Salah satunya, Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) dapat segera digunakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau teknologi ini bisa digunakan, namanya teknologi berarti dia sifatnya harus menjadi satu angka yang valid dan universal dalam kita bangsa Indonesia menangani perkara pidana korupsi," ujar jenderal bintang satu itu.
 
IPK menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi)-100 (korupsi yang rendah). Semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara maka rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.
 
"Tahun 2020, IPK kita 37, peringkatnya 85 menjadi 102. Kenapa angkanya seperti itu maka harus ada perbaikan yang sifatnya inklusif dengan lebih banyak melibatkan stakeholder mulai dari rumus kebijakan, penerapan, sampai dengan evaluasi," kata Djoko.
 
Djoko menekankan perlu adanya penerapan digitalisasi dalam penanganan perkara. Sebab, kata dia, dapat tergambar dengan jelas pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan penetapan tersangka, perkara selesai atau maju ke penuntutan hingga pencatatan barang bukti sebagai nilai penyelamatan aset dari hasil kejahatan.
 
Menurut Djoko, dalam penanganan suatu perkara pidana pasti dilakukan dengan penyelidikan. Sebagai contoh, lidik dimulai 2020, namun dugaan peristiwanya terjadi pada 2010. Maka pencatatan aset yang bernilai ekonomis dalam perkara tersebut penting.
 
"Karena pada saat 2021 ada penyidikan kemudian inkrahnya entah kapan itu nilai ekonominya menjadi penyusutan yang luar biasa. Contoh kalau mungkin manasin mobil mewah ada yang enggak tahu caranya ada yang bahan bakarnya mahal, itu berpengaruh pada nilai aset saat putusan inkrah," ucap Djoko.
 
Baca: Firli: Korupsi Menurunkan Kualitas Pendidikan dan SDM
 
Djoko menyebut perlu ada aksi pencegahan korupsi melalui penguatan integritas aparat penegak hukum. Menurut dia, penyelidik dan penyidik berisiko menjadi objek sasaran intervensi maupun suap atau gratifikasi dari pihak yang berperkara terkait penanganan perkara itu sendiri.
 
"Baik secara langsung atau tidak langsung," ucapnya.
 
Djoko menyebut perlu pula perbaikan sistem penganggaran, khususnya untuk penanganan pidana umum, nonkorupsi berkaitan dengan SPPT TI. Dia menilai selama ini belum mencerminkan situasi dan kondisi serta kebutuhan riil terkait anggaran penyidikan.
 
"Perlu perbaikan lingkungan sistem pengendalian. Ada zona integritas dalam mengontrol terjadinya suap atau gratifikasi, penerapan reward dan punishment, dan penerapan LHKPN terhadap penyidik," ujar dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif