Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. MI/Susanto
Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. MI/Susanto

Emirsyah Satar Ajukan Kasasi

Nasional emirsyah satar tersangka
Candra Yuri Nuralam • 04 Agustus 2020 10:55
Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Emirsyah ngotot sedang dizalimi.
 
"Karena dirasa kurang adil. Misalnya kasus ini dari kasus Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Inggris. Ada delapan negara yang disebut, tapi hanya di Indonesia jadi perkara," kata kuasa hukum Emirsyah, Luhut Pangaribuan, saat dihubungi, Selasa, 4 Agustus 2020.
 
KPK dinilai tak adil menindak kasus yang menjerat Emirsyah. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) disebut dalam DPA Inggris, namun tidak ditindak Lembaga Antikorupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi seperti uneqaul before the law. Ini pertanyaan juga," ujar Luhut.
 
Luhut menilai tindakan mempertanyakan keberadaan PT PLN di DPA Inggris bukan lantaran saling tunjuk kesalahan. Namun, hukum juga harus tegas kepada PLN.
 
"Lebih pada tidak ada perlakuan yang sama di depan hukum. Itulah sebabnya pekan lalu sudah menyatakan kasasi," ujar Luhut.
 
Emirsyah juga masih ngotot tidak terlibat kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce (RR) PLC pada PT Garuda Indonesia. Hukumannya dinilai salah.
 
"Intinya Emirsyah tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di Garuda termasuk yang didakwakan. Termasuk dengan vendor seperti RR dan Airbus. Ini diakui dalam putusan," ujar Luhut.
 
Emirsyah juga mengeklaim tidak pernah melakukan pencucian uang. "Tidak ada yang disembunyikan, inti dari TPPU (tindak pidana pencucian uang)," ucap Luhut.
 
Kerugian negara dalam kasus ini pun diklaim nihil. Emirsyah keberatan diminta uang pengganti dalam kasusnya.
 
"Terakhir tidak ada perhitungan kerugian negara in case Garuda dalam hal ini. Tapi disuruh bayar uang pengganti kepada Garuda. Pada hal uang itu sudah kembali ke Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo. Dan tidak ada perhitungan kerugian pula," kata Luhut.
 
Baca: Hakim Pengadilan Tinggi DKI Tolak Banding Emirsyah Satar
 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis terhadap Emirsyah Satar. Emirsyah mengajukan banding atas vonis delapan tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.
 
"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut," dikutip Medcom.id dari laman Mahkamah Agung (MA), Senin, 3 Agustus 2020.
 
Putusan diucapkan pada Jumat, 17 Juli 2020. Sidang dipimpin hakim ketua Andriani dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan, dan Anthon R Saragih.
 
Majelis hakim menilai vonis delapan tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan sudah tepat. Hukuman tersebut sesuai kesalahan Emirsyah dan telah memenuhi keadilan masyarakat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif