Eks Sekretaris MA Nurhadi dibawa ke Rutan KPK, Selasa, 2 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Eks Sekretaris MA Nurhadi dibawa ke Rutan KPK, Selasa, 2 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Bidik Istri Nurhadi

Nasional kpk Suap di MA
Kautsar Widya Prabowo • 04 Juni 2020 17:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami keterlibatan istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida. Dugaan keterlibatan Tin dalam dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA Tahun 2011-2016 tengah dikumpulkan penyidik.
 
"Semua informai kita terima, semua informasi itu kita kumpulkan dan kita telaah, memerlukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juni 2020.
 
Proses tersebut yang membuat Lembaga Antirasuah belum dapat menetapkan Tin sebagai tersangka. Meski ada dugaan Tin melakukan upaya merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita harus sajikan (kasus) di pengadilan berdasarkan dengan alat bukti yang cukup," ucap dia.
 
Sebelumnya, KPK juga mengamankan Tin saat penangkapan Nurhadi. Sebab, Tin tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.
 
Nurhadi ditangkap saat berkumpul dengan istri, anak, dan cucunya. Penangkapan dilakukan di daerah Simprung, Jakarta Selatan.
 
Baca: KPK Kuliti Perkara yang Dimainkan Nurhadi
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantunya Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.
 
Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, Nurhadi disinyalir mengantongi gratifikasi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK serta permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif