Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Dua Perusahaan Milik Benny Tjokrosaputro Digeledah

Nasional Jiwasraya
Kautsar Widya Prabowo • 14 Februari 2020 17:26
Jakarta: Kejaksaan terus menyelidiki kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyeret Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (BT). Dua kantor milik Benny digeledah.
 
"PT Rimo Internasional Tbk dan PT Armadian," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Februari 2020.
 
Febrie menuturkan penggeledahan dilakukan Rabu, 12 Februari 2020. Namun, dia tak menjelaskan detail perihal penggeledahan itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Benny memiliki 500 perusahaan. Namun, belum diketahui perusahaan-perusahaan yang terkait kasus Jiwasraya.
 
"Ada berapa yang transaksi (perusahaan) itu yang nanti kita ukur, seberapa (perusahaan) terkait tindak pidana (Jiwasraya)," tutur dia.
 
Dua Perusahaan Milik Benny Tjokrosaputro Digeledah
Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro. Foto: Medcom.id/Arif
 
Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
 
Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
 
Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif