Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto: Zaenal Arifin/Medcom.id
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto: Zaenal Arifin/Medcom.id

Hasto Bantah Suap Komisioner KPU Terkait PAW

Nasional OTT KPK
Zaenal Arifin • 10 Januari 2020 01:52
Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, membantah kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan calon anggota legislatif dari PDIP. Ada mekanisme khusus terkait PAW yang tercantum dalam aturan internal partai.
 
"Terkait PAW, kami diikat dengan UU Partai dan UU KPU. Enggak ada ruang gerak untuk bermain karena peraturan sangat ketat," ujar Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Hasto menuturkan, partainya sudah melakukan PAW anggota di parlemen puluhan kali dan tidak ada negosiasi dalam proses tersebut. Partainya tidak sembarangan bongkar pasang anggota parlemen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"PAW itu konfigurasi hukumnya sangat jelas dan tidak bisa dinegosiasikan. Semua harus berpijak pada hukum, karena kami pernah digugat dan prosesnya memerlukan waktu dua tahun. Makanya partai harus hati-hati melakukan PAW," ujarnya.
 
KPK menetapkan komisioner KPU Wahyu sebagai tersangka suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Asisten Wahyu bernama Agustiani Tio Fridelina juga ditetapkan sebagai tersangka perkara yang sama.
 
Selain itu, KPK juga menetapkan caleg PDIP Harun Masiku dan diduga orang suruhannya, Saeful, sebagai tersangka. Keduanya disangka selaku pemberi suap.
 
Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Harun dan Saeful selaku pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif