Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Dua Pejabat Didakwa Ikut Muluskan Suap Gubernur Kepri

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 07 Desember 2019 08:29
Jakarta: Dua pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) didakwa membantu Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun menerima suap Rp45 juta dan SGD11 ribu (sekitar Rp113 juta). Dua pejabat itu adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Budy Hartono.
 
"Terdakwa I Edy Sofyan dan terdakwa II Budy Hartono bersama-sama dengan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp45 juta, SGD5 ribu (sekitar Rp51,5 juta) dan SGD6 ribu (sekitar Rp61,8 juta)," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Desember 2019.
 
Tujuan penerimaan suap itu agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian surat izin prinsip pemanfaatan lautatas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).
 
Atas perbuatannya, keduanya didakwa pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.
 
Keduanya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi pada Rabu, 11 Desember 2019.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif