KPK: Tak Semua Tamu Diterima Pimpinan

Sunnaholomi Halakrispen 30 Oktober 2018 10:43 WIB
kasus korupsi
KPK: Tak Semua Tamu Diterima Pimpinan
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah membeda-bedakan tamu yang menyambangi kantornya. Termasuk kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Kalau ada tamu yang misalnya perlu bertemu pimpinan tentu kami pelajari terlebih dahulu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Oktober 2018.

Tamu dapat bertemu dengan pimpinan KPK, tergantung bobot urgensinya. Sebab, tidak mungkin ada waktu yang cukup untuk menerima semuanya, tanpa melihat urgensi tujuan pertemuan tersebut.


"Bukan soal posisi dari tamu tersebut, tetapi soal urgensi terkait dengan kepentingan lembaga dan pemberantasan korupsi," paparnya.

Baca: Amien Rais Gagal Bertemu Pimpinan KPK

Jadi kalau tujuannya untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, lanjutnya, maka disampaikan saja ke pengajuan masyarakat. "Kita tidak boleh juga membuat perlakuan yang berbeda," ujar Febri.

Sementara itu, siapa pun dipersilakan datang ke KPK untuk melakukan pelaporan. Namun, kata Febri, hal tersebut harus mengikuti prosedur atau mekanisme pelaporan yang berlaku di lembaga antirasuah itu.

"Setahu saya laporan itu masuk melalui pengaduan masyarakat dan (Amien Rais) pun sebenarnya tidak ada pelaporan," imbuhnya.

Menurut Febri, Amien Rais tidak meregistrasi pelaporan masyarakat. "Tapi yang bersangkutan menyampaikan beberapa hal yang mungkin disebut sebagai saran atau kritik," tuturnya.

Terkait dengan kemungkinan hubungan kehadiran Amien dan pencekalan terhadap politisi PAN Taufik Kurniawan, Febri menyampaikan kebijakan KPK. Amien dapat menempuh jalur hukum. "Saya kira akan lebih baik keberatan itu disalurkan melalui proses hukum dan kami akan menghadapi itu," kata dia.

Sebelumnya, Amien Rais mengaku tidak bisa menemui Ketua KPK Agus Rahardjo. Agus tengah ada acara.

"Saya berharap kepada Agus Rahardjo dan komisaris yang lain tapi kemudian lima-limanya sedang menghadiri sebuah kegiatan di tempat lain," ujar Amien di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Oktober 2018.

Amien mengaku bakal datang lagi ke KPK untuk menemui Agus. Dia merasa janggal dengan pencegahan Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan ke luar negeri.

Pasalnya, KPK pernah mencegah Chairman Agung Sedayu Group (ASG) Aguan alias Sugianto Kusuma ke luar negeri. Belakangan, pencegahan pada Sugianto dicabut.

Taufik dicegah ke luar negeri pada Jumat, 26 Oktober 2018. Hingga kini KPK belum menjelaskan alasan dari pencegahan tersebut.

Taufik sudah pernah diperiksa dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari DAK pada APBN 2016, senilai Rp100 miliar. Pemeriksaan dilakukan karena Taufik diduga mengetahui ihwal pengurusan anggaran itu.

Nama Taufik juga pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, 4 Juli 2018 lalu.

Dalam persidangan, Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menyebut Taufik telah menerima uang sebesar Rp3,7 miliar. Uang itu berkaitan dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Tak hanya itu, Yahya juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan Taufik sebanyak dua kali di Semarang dan Jakarta. Pada pertemuan itu, ada kewajiban 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Uang fee itu diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.

Namun, Taufik sudah pernah diperiksa dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari DAK pada APBN 2016, senilai Rp100 miliar. Pemeriksaan dilakukan karena Taufik diduga mengetahui ihwal pengurusan anggaran itu.

Nama Taufik juga pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, 4 Juli 2018 lalu.

Dalam persidangan, Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad menyebut Taufik telah menerima uang sebesar Rp3,7 miliar. Uang itu berkaitan dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Tak hanya itu, Yahya juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan Taufik sebanyak dua kali di Semarang dan Jakarta. Pada pertemuan itu, ada kewajiban 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Uang fee itu diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id