Hakim PN Balikpapan Kayat saat memasuki mobil tahanan di Gedung KPK. MI/Ramdani.
Hakim PN Balikpapan Kayat saat memasuki mobil tahanan di Gedung KPK. MI/Ramdani.

Hakim PN Balikpapan Diberhentikan Sementara

Nasional mahkamah agung
Arga sumantri • 06 Mei 2019 17:15
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memberhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan Kayat. Kayat ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap.
 
"Memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pemberhentian sementara pegawai negeri sipil/hakim dari jabatan negeri atas nama, Kayat," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin,6 Mei 2019.
 
Andi mengatakan keputusan ini diambil lantaran sudah ada kepastian hukum dalam kasus Kayat di KPK. Pemberhentian ini jadi bentuk tanggung jawab MA sebagai instutusi yang menjadi induk para hakim.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam putusannya, MA memberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan jabatan yang diterimanya terakhir, terhitung mulai 1 Juni 2019. Andi mengatakan ketentuan ini sudah sesuai Undang-undang yang berlaku.
 
"Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya," ujarnya.
 
Baca: OTT Hakim Rusak Peradilan
 
Andi menjelaskan Kayat merupakan hakim dengan pangkat pembina tingkat I. Kayat merupakan pegawai negeri sipil golongan IVb. Jabatannya, Hakim Madya Muda di PN Balikpapan.
 
KPK menetapkan Kayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga menerima uang haram terkait perkara yang ditanganinya.
 
Kayat diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) Jumat, 4 Mei 2019, sore. Tiga dari lima orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini menjadi 'pasien' baru Lembaga Antirasuah.
 
Kayat disangka terlibat suap perkara yang sedang ditanganinya. Ia disangka sebagai penerima suap dan dianggap melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif