Pengusaha Migas di Pusaran Gratifikasi Eni Saragih

Juven Martua Sitompul 30 November 2018 15:02 WIB
OTT KPKKorupsi PLTU Riau-1
Pengusaha Migas di Pusaran Gratifikasi Eni Saragih
Eni Maulani Saragih/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik sejumlah pengusaha minyak dan gas (migas). Para bos Migas itu diduga terlibat dalam kasus gratifikasi yang menjerat eks Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

"Untuk Eni ada dugaan penerimaan lain yang kami proses dengan pasal gratifikasi‎, tentu akan ditelusuri lebih lanjut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 30 November 2018.

Baca: Eni Saragih Pasrah


Eni didakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp5.600.000.000 dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan migas. Salah satu pengusaha yang disebut memberi gratifikasi Rp5 miliar ialah pemilik PT Borneo Lumbung ‎Energi dan Metal Samin Tan.

Uang itu diduga untuk mengurus permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi 3 di Kalimantan tengah antara PT AKT dengan Kementeriaan ESDM. Direktur PT Smelting, Prihadi Santoso juga diduga memberi Rp250 juta dan Direktur PT One Connect Indonesia (OCI) Herwin Tanuwidjaja Rp100 juta dan SGD40 ribu.

Mereka menginginkan Eni menghubungkan PT Smelting dan PT One Connect Indonesia dengan Kementeriaan Lingkungan Hidup. Pertemuan membahas impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu limbah tenaga yang akan diolah menjadi copper slag.

Baca: 40 Saksi Dihadirkan Usut Perkara Eni

Terakhir, Eni menerima uang dari Presiden Direktur (Presdir) PT ISARGAS Iswan Ibrahim Rp250 juta. Eni sengaja meminta uang kepada Iswan ‎untuk membiayai kampanye suaminya M. Al Khadziq pada Pilkada Temanggung.

Menurut Febri, dugaan pemberian gratifikasi dari sejumlah pemilik perusahaan Migas kepada Eni itu akan dibuktikan jaksa penuntut dalam persidangan selanjutnya. Termasuk detail total gratifikasi yang diterima Eni.

"Ada aturan khusus tentang gratifikasi, di sana berlaku pembuktian terbalik," ucap dia.

Lembaga Antirasuah meminta politikus Partai Golkar kooperatif selama persidangan. Terpenting, mengungkap penerimaan-penerimaan gratifikasi dari para bos Migas tersebut.

"Jadi, nanti terdakwa yang wajib buktikan penerimaan gratifikasi tersebut bukan suap," tegas Febri.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id