Pemberian Penghargaan Efektif Memberantas Korupsi
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto: Istimewa
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp200 juta. Anggota DPR Ahmad Sahroni menilai kebijakan itu sebagai komitmen pemerintah menegakkan hukum.

Sahroni meyakini kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerjanya. 

“Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan efek gentar bagi mereka yang berniat melakukan korupsi,” ujar Sahroni, seperti dilansir Antara, Rabu, 10 Oktober 2018.


Seiring berlakunya aturan ini, Sahroni meminta KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik. Lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan yang diterima.

“Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani,” kata politisi Partai NasDem ini.

Jokowi menerbitkan PP tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kejahatan korupsi. Ia menginginkan masyarakat peduli terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.

Anggaran untuk hadiah tersebut akan dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk jaminan keselamatan pelapor, Jokowi mengatakan mekanismenya diatur oleh kementerian terkait. Bukan tak mungkin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilibatkan dalam perlindungan pelapor.




(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id