Ilustrasi--Medcom.id
Ilustrasi--Medcom.id

Hukuman Bupati Hulu Sungai Tengah Nonaktif Diperberat

Nasional kasus korupsi
Damar Iradat • 03 Januari 2019 11:13
Jakarta: Hukuman Bupati Hulu Sungai Tengah Nonaktif Abdul Latif diperberat menjadi tujuh tahun penjara. Vonis tujuh tahun penjara dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
 
Di tingkat pertama, Abdul Latif divonis enam tahun penjara majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
 
Hal tersebut terungkap dalam salinan putusan banding nomor: 28/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Menurut majelis hakim, Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Latif dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan," bunyi amar putusan tersebut seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 3 Januari 2018, di Jakarta.
 
Baca: Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah jadi Justice Collaborator
 
Pengadilan Tinggi juga menjatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Abdul Latif. Pencabutan hak politik ini berlaku tiga tahun setelah Abdul Latif menjalani pidana pokok.
 
Vonis ini diputuskan oleh lima susunan majelis hakim Pengadilan Tinggi yang terdiri dari Daniel Dalle Pairunan, I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastanto, dan Ryusdi. Putusan dibacakan pada 20 Desember 2018 lalu.
 
Abdul Latif di pengadilan tingkat pertama divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tipikor. Ia terbukti menerima suap Rp3,6 miliar dari proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Damanhuri Barabai.Uang Rp3,6 miliar yang diterima Abdul Latif merupakanfee7,5 persen dari nilai total proyek Rp54 miliar.
 
Majelis hakim Tipikor saat itu meyakini Abdul Latif menerima uang dari Direktur Utama PT Menara Agung Perkasa Donny Witono. Uang itu diberikan agar Abdul Latif memenangkan PT Menara Agung Perkasa dalam lelang dan mendapatkan proyek pembangunan ruang perawatan kelasa I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Danamhuri Barabai.
 
Dalam perkara ini, Abdul Latif terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif