Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Divonis 6 dan 7 Tahun Bui

Damar Iradat 04 Desember 2018 01:48 WIB
korupsi
Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Divonis 6 dan 7 Tahun Bui
Pejabat pembuat komitmen pada Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2012-2013 Eko Mardiyanto (kiri). ANT/Dhemas Reviyanto.
Jakarta: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jendral Holtikultura Kementerian Pertanian Eko Mardiyanto divonis enam tahun penjara. Eko juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Eko terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan pupuk di Kementan. Akibat perbuatannya, negara merugi Rp12,9 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Eko Mardiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Emilia Subagja saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2018.


Hakim dalam pertimbangannya menilai perbuatan Eko tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Eko juga tidak mengakui perbuatannya dan telah menikmati hasil korupsi.

Sementara, pertimbangan yang meringankan, Eko berlaku sopan selama proses persidangan. Eko juga masih memiliki tanggungan keluarga.

Selain vonis penjara, Eko juga dihukum membayar uang pengganti Rp1,050 miliar. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka hartanya akan disita untuk dilelang.

"Jika hartanya tidak mencukupi, maka dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan," tegas hakim.

Sementara itu, Direktur Utama PT Karya Muda Jaya Sutrisno divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp7,3 miliar.

Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka hartanya akan disita untuk dilelang. Jika hartanya tidak mencukupi, maka dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan.

Hakim menyatakan, Eko dan Sutrisno terbukti merekayasa pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dalam rangka belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemda di Ditjen Holtikultura tahun 2013.

Eko selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) disebut sengaja mengarahkan spesifikasi pupuk merek Rhizagold. Tidak hanya itu, Eko juga menggelembungkan harga satuan dalam pengadaan pupuk.

Eko juga mengatur peserta lelang demi memenangkan PT Karya Muda Jaya. Atas perbuatannya itu, Eko mendapat keuntungan Rp1,050 miliar. Ia juga, memperkaya Direktur Utams PT Karya Muda Jaya Sutrisno sebesar Rp7,3 miliar.

Dia juga memperkaya Ahmad Yani melalui CV Ridho Putra sejumlah Rp1,7 miliar. Selain itu, adik Dirjen Holtikulturs Hasanuddin Ibrahim, Nasser Ibrahim juga disebut kecipratan uang Rp200 juta.

Vonis hakim kepada keduanya lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut agar Eko dihukum delapan tahun penjara, sedangkan Sutrisno 10 tahun penjara.

Eko terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Sutrisno terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id