Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai diperiksa KPK/Medcom.id/Fachri.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai diperiksa KPK/Medcom.id/Fachri.

Edhy Prabowo Mundur dari KKP dan Gerindra

Nasional kpk partai gerindra kasus korupsi Kementerian Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Fachri Audhia Hafiez • 26 November 2020 00:54
Jakarta: Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Edhy juga menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
 
"Dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum dan juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri," kata Edhy di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 25 November 2020.
 
Edhy menyatakan permintaan maaf secara terbuka telah melakukan praktik rasuah. Dia diduga terjerat kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian saya mohon maaf seluruh rakyat Indonesia khusus masyarakat perikanan yang mungkin banyak yang terkhianati seolah-olah saya pencitraan," ucap dia.
 
Baca: KPK Tetapkan 7 Tersangka Kasus Ekspor Benih Lobster
 
Edhy bakal bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia juga memastikan tidak lari dari tanggung jawab.
 
"Saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan dan ini tanggung jawab saya kepada dunia dan akhirat," ujar Edhy.
 
Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin. Sementara itu, seorang tersangka berperan sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito.
 
Edhy ditangkap Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Depok, Jawa Barat. Dia diduga menerima Rp9,8 miliar terkait rasuah tersebut. Edhy disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif