Ilustrasi hukum. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi hukum. Medcom.id/M Rizal

Alasan Sulitnya Memberantas Kolusi dan Nepotisme

Nasional kasus korupsi kejaksaan agung
Antara • 13 November 2020 05:49
Jakarta: Penegakan hukum terhadap kolusi dan nepotisme tidak pernah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Sejumlah kendala dan tantangan membuat penegak hukum dalam memberantas kolusi dan nepotisme.
 
"Sebagian mengatakan bahwa perbuatan kolusi dan nepotisme bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono dalam orientasi calon anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgassus P3TPK) Tahun 2020, Kamis, 12 November 2020.
 
Terdapat keragu-raguan di antara penegak hukum yang memandang kolusi dan nepotisme sebagai delik atau bukan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan kolusi dan nepotisme delik yang berdiri sendiri. Bukan bagian dari delik korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Belum optimalnya penindakan terhadap delik kolusi dan nepotisme bukanlah disebabkan karena politik hukumnya akan tetapi lebih kepada politik penegakan hukumnya," kata Ali.
 
Kolusi dan nepotisme merupakan perbuatan yang mendahului korupsi. Secara teori, penindakan terhadap kolusi dan nepotisme secara tidak langsung dapat mencegah tindak pidana korupsi.
 
Penindakan terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme, kata Ali, tidak perlu menunggu adanya kerugian keuangan negara. Namun dalam prakteknya, penindakan terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme tidak serta merta dapat dilakukan sebagai upaya mencegah korupsi.
 
Hal ini disebabkan tumpang tindih unsur delik dalam perundang-undangan. Dia berharap seluruh calon anggota Satgassus P3TPK dapat berinovasi untuk menyelesaikan kendala ini. Apalagi, kata Ali, kolusi dan nepotisme justru cenderung semakin masif usai reformasi.
 
"Jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus, bukan tidak mungkin akan memicu pengulangan terjadinya reformasi gelombang kedua," tutur Ali.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif