Ilustrasi polisi menembakkan gas air mata. Antara/Zabur Karuru
Ilustrasi polisi menembakkan gas air mata. Antara/Zabur Karuru

LBH Pers: Polisi Pukul Rata Masyarakat Seolah Anarkis

Nasional polri kekerasan
Siti Yona Hukmana • 31 Oktober 2020 05:05
Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengkritik perilaku represif anggota kepolisian terhadap petugas medis dan jurnalis saat demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober dan Selasa, 13 Oktober 2020. Polisi menganggap semua pedemo anarkis.
 
"Dalam praktik penanganan demonstrasi kemarin itu seolah-olah semua dipukul rata, seolah-olah semua melakukan kekerasan, melakukan tindakan yang anarkis, dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dalam konferensi pers daring, Jumat, 30 Oktober 2020.
 
Ade mengatakan polisi juga banyak dalih dalam mengamankan pedemo. Semestinya, kata dia, seseorang yang dianggap melakukan kekerasan atau provokasi ditangani secara hukum, bukan dengan kekerasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, aksi kekerasan itu menjadi ironi bagi negara yang menghormati hak asasi manusia (HAM). Terlebih, relawan medis dan jurnalis yang tengah bertugas turut menjadi korban 'amukan' aparat.
 
"Padahal mereka semua itu, baik itu medis, jurnalis, media, itu menjalankan perintah undang-undang, menjalankan misi kemanusiaan," tutur Ade.
 
Baca: Praktik Kekerasan Diminta Menjadi Indikator Pemberian Anggaran Polri
 
Ade menilai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum berada pada titik nadir imbas maraknya aksi represif terhadap masyarakat. Kepercayaan publik semakin menipis karena kepolisian tidak kunjung mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan anggotanya.
 
"Bagaimana kemudian publik mengharapkan keadilan, sedangkan praktik-praktik ketidakadilan itu dipertontonkan. Ya salah satunya adalah model-model penanganan aksi yang menggunakan kekerasan," ujar Ade.
 
Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers mencatat ada tujuh jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat dalam unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020. Kemudian, empat relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menjadi korban penganiayaan hingga penangkapan ketika berjaga dalam demonstrasi lanjutan pada Selasa, 13 Oktober 2020.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif