Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Pemerintah Diminta Membeberkan Dokumen Perppu Korona Jadi UU

Nasional Virus Korona
Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2020 13:42
Jakarta: Pemerintah diminta membeberkan bukti dokumen yang menguatkan Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah sah menjadi Undang-Undang. Perppu penanganan virus korona (covid-19) itu telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
 
"Kami mengajukan permohonan yang mulia majelis hakim konstitusi untuk memerintahkan kepada termohon (pemerintah) menghadirkan bukti-bukti itu. Sehingga akan kelihatan apa memang benar Perppu itu sudah diundangkan atau tidak," kata Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum pemohon perkara 24/PUU-XVIII/2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Dalam persidangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah mengungkapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) telah sah diundangkan. Namun, hal itu hanya disampaikan secara lisan, tanpa menampilkan sejumlah dokumen pendukung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jokowi: Kolaborasi Harus Diperkuat Bangkitkan Industri Alkes Nasional
 
Kurniawan mengatakan semua yang disampaikan Sri Mulyani bersifat mendalilkan. Belum terdapat bukti nyata mendukung dalil tersebut.
 
Merujuk Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebutkan 'MK menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain'.
 
"Apa memang benar ada surat presiden kepada DPR. Kemudian apa memang benar ada bentuk surat fisik DPR ke Presiden termasuk dokumentasi surat-menyurat di lingkungan pemerintah dalam hal pengesahan Perppu menjadi undang-undang," ujar Kurniawan.
 
Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta termohon melengkapi dokumen resmi tersebut. Selanjutnya dokumen diserahkan melalui kepaniteraan MK.
 
"Sesuai permintaan permohonan Nomor 24, pemerintah supaya bisa mengirim dokumen resmi berupa undang-undang yang dimaksud. Kalau bisa dilengkapi dengan surat DPR kepada pemerintah," ucap Arief.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif