Ilustrasi BIN. ANT
Ilustrasi BIN. ANT

Operasi BIN Soal Buronan Korupsi Bukan Konsumsi Publik

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Kautsar Widya Prabowo • 29 Juli 2020 08:59
Jakarta: Badan Intelijen Negara (BIN) menekankan laporan operasi intelijen terkait buronan korupsi baik di dalam dan luar negeri tidak dapat dipublikasikan. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
 
"BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara," ujar Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Wawan menjelaskan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan alat fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Koordinasi terus dilakukan dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri ihwal perburuan koruptor secara tertutup.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menuturkan sejumlah koruptor berhasil ditangkap dengan bantuan BIN. Seperti, bekas Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Totok Ary Prabowo, yang ditangkap di Phnom Phen, Kamboja.
 
Lalu, buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono, ditangkap di Sanghai, China. Teranyar, penangkapan buronan kasus pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa di Serbia.
 
(Baca: Koordinasi Langsung BIN ke Presiden Memangkas Birokrasi)
 
Wawan menjelaskan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri. Sebab, BIN bukan lembaga penegak hukum.
 
"(BIN) melakukan koordinasi dengan penyelenggara intelijen negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian/non-Kementerian," terang dia.
 
Wawan menuturkan terkait pelarian buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra saat ini tengah mengajukan peninjaun kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menuturkan ini merupakan kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru yang dimiliki.
 
"BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya," tutur dia.
 
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait lolosnya buronan kasus korupsi Djoko Tjandra. Hal tersebut menandakan BIN tidak mampu mengendus keberadaan Djoko yang dapat masuk dan keluar ke Indonesia dengan bebas.
 
"Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik, hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Juli 2020.
 

(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif