Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Penyidikan Kasus Nurhadi Dipertajam Melalui Pejabat PT MIT

Nasional mahkamah agung Kasus Suap Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 06 Juli 2020 12:22
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Keuangan PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Handoko Wijoyo. Ia akan bersaksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk NHD (Nurhadi, mantan Sekretaris MA)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.
 
KPK juga memanggil seorang petugas keamanan, Tejo Waluyo, untuk kepentingan penyidikan Nurhadi. Saksi lain yang dipanggil dalam perkara yang sama ialah seorang notaris, Mohamad Abror.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Diperiksa untuk tersangka HS (Direktur MIT Hiendra Soenjoto)," ujar Ali.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
(Baca: Bukti Aliran Uang Nurhadi Dipertajam Lewat Karyawan Money Changer)
 
Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA serta permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra sebagai penyuap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif