KPK Mengapreasi PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI

Juven Martua Sitompul 18 Mei 2018 01:59 WIB
kpk
KPK Mengapreasi PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Antara/Aprillio Akbar.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Pelindo II dengan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. Keputusan menolak gugatan itu dinilai penting untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Secara tegas penolakan eksepsi dan menyatakan tidak menerima seluruh permohonan yang diajukan ini penting karena hakim menegaskan tidak ada yang dikenal dengan penghentian secara materil," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Terlebih, lanjut Febri dalam Pasal 40 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jelas disebutkan jika KPK tidak berwenang menghentikan apalagi menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) sebuah perkara.


Febri mengatakan sepanjang proses penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa 55 orang saksi. Menurutnya, keterangan para saksi dari berbagai unsur itu akan mempertajam bukti-bukti yang ada dalam kasus tersebut.

"Prinsipnya KPK menangani kasus itu harus secara hati-hati dan juga kami harus sangat yakin dengan bukti-bukti yang ada sampai ditingkatkan ke proses yang lebih lanjut," pungkasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya menolak gugatan MAKI terhadap KPK. MAKI menggugat KPK atas penyidikan kasus Pelindo II yang menjerat RJ Lino.

Hakim tunggal Achmad Guntur yang memimpin jalannya sidang memutuskan bahwa materi pemohonan yang diajukan MAKI di luar kewenangan Hakim Praperadilan. Keputusan itu merujuk kepada Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

KPK menetapkan Dirut Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.

RJ Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. 

Atas perbuatannya, Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini ditangani KPK sejak Desember 2015, namun pengusutan kasus dugaan korupsi di Pelindo II itu belum juga rampung bahkan penyidik belum menahan RJ Lino. Dia yang kini menjadi Komisaris PT JICT terakhir diperiksa penyidik pada 5 Februari 2016 lalu.‎



(DRI)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360