PT ASABRI (Persero). Dok: PT ASABRI
PT ASABRI (Persero). Dok: PT ASABRI

BPK: Potensi Kerugian PT ASABRI Capai Rp16 Triliun

Nasional ASABRI
M Sholahadhin Azhar • 15 Januari 2020 13:20
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menaksir potensi kerugian PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Hitungan sementara, kerugian mencapai Rp16 triliun.
 
"Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi diperkirakan potensi kerugian Rp10 triliun sampai Rp16 triliun," kata anggota BPK Harry Azhar Azis saat dihubungi, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Namun, BPK hingga masih perlu memperdalam keterangan-keterangan menyangkut potensi kerugian negara di dalam badan usaha milik negara (BUMN) itu. Setelah terkumpul, BPK mengirimkan data itu kepada penegak hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Akan diserahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," jelas dia.
 
KPK masih memantau perkembangan temuan korupsi di PT ASABRI (Persero). Lembaga Antirasuah sedang menunggu audit BPK dan BPLK.
 
"Kita harus dengar pemaparan dari pihak BPK RI," kata Ketua KPK Komisaris Jenderal (Komjen) Firli Bahuri, Senin, 13 Januari 2020.
 
Temuan dugaan korupsi di PT ASABRI diungkap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia mendorong kasus ini diproses penegak hukum.
 
"Ya saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya (PT Asuransi Jiwasraya), di atas Rp10 triliun," kata Mahfud MD, Jumat, 10 Januari 2020.
 
Menurut dia, pengungkapan kasus ini selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo supaya penegak hukum fokus menuntaskan kasus korupsi kelas kakap. Dia akan melaporkan hal ini pada KPK atau Kejaksaan Agung.
 
Dia menjelaskan perusahaan pelat merah ini punya tugas melayani pembayaran pensiunan TNI, Polri, hingga Kementerian Pertahanan. Jika dugaan korupsi terbukti, dia menilai kasus ini amat memalukan.
 
"Prajurit, tentara yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu kan haknya prajurit," jelas Mahfud.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif