Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril (tengah) didampingi kuasa hukum dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka (kanan) menyerahkan surat penangguhan eksekusi ke Kejaksaan Agung, Jakarta. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id
Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril (tengah) didampingi kuasa hukum dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka (kanan) menyerahkan surat penangguhan eksekusi ke Kejaksaan Agung, Jakarta. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id

Rieke Sebut Ada 132 Surat Permohonan Penangguhan Baiq Nuril

Nasional pelecehan seksual
Theofilus Ifan Sucipto • 12 Juli 2019 11:10
Jakarta: Ratusan surat permohonan penangguhan eksekusi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril, diserahkan ke Kejaksaan Agung, Jakarta. Permohonan itu diajukan agar Baiq Nuril tidak dipenjara.
 
Pantauan Medcom.id, surat penangguhan itu dibawa oleh Baiq didampingi tim kuasa hukum dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Mereka tiba di Kejagung sekitar pukul 10.05 WIB dan langsung menuju ruangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri.
 
Rieke mengatakan ada 132 surat permohonan penangguhan untuk Baiq. Rinciannya, tiga surat dari DPRD provinsi, tiga surat dari DPRD kota, 14 surat dari DPRD kabupaten, 36 surat dari lembaga dan 76 surat dari perorangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia berharap penangguhan ini dikabulkan oleh Jaksa Agung M Prasetyo. "Doain ya. Terus doain," kata Rieke di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2019.
 
Baca:Menkumham Tandatangani Surat Rekomendasi Amnesti Baiq Nuril
 
Permohonan penangguhan ini ditandatangani pada Selasa, 9 Juli 2019. Beberapa pertimbangan dari permohonan ini antara lain, Baiq telah berjanji tidak akan melarikan diri, bersikap kooperatif dan siap mematuhi segala prosedur yang berlaku serta mengikuti seluruh proses hukum.
 
Setelah menyerahkan surat tersebut, Baiq dan Rieke masuk ke ruang kerja Prasetyo. Mereka ingin membicarakan permohonan penangguhan tersebut.
 
Baiq tidak banyak bicara saat akan bertemu Jaksa Agung. Dia hanya tersenyum sambil mengacungkan jempol.
 
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq atas kasus pelanggaran UU ITE. Guru honorer SMAN 7 Kota Mataram itu dituduh menyebarluaskan rekaman dugaan asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif