KPK Telisik Keterlibatan Korporasi di Suap Bupati Mojokerto

Juven Martua Sitompul 24 Mei 2018 06:38 WIB
kasus suap
KPK Telisik Keterlibatan Korporasi di Suap Bupati Mojokerto
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Aprilio Akbar
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menepis tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015, yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa (MKP). Salah satu yang ditelisik yakni dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui gencarnya pemeriksaan terhadap petinggi dari dua korporasi yakni PT Tower Bersama dan anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Profesional Telekomumikasi Indonesia (Protelindo) itu dilakukan untuk melihat lebih detail proses perizinan dari menara tersebut.

"Pemeriksaan saksi-saksi dari perusahaan tersebut memang perlu dilakukan karena penyidik perlu merinci bagaimana proses perizinan yang dilakukan terkait pembangunan menara telekomunikasi tersebut," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.


Kendati begitu, Febri memastikan hingga kini belum ada tersangka baru dalam kasus tersebut. KPK, lanjut dia masih fokus menuntaskan penyidikam dari empat orang yang telah berstatus tersangka itu.

"Sejauh ini belum ada tersangka baru, kami masih fokus pada tersangka yang sudah diproses," ujarnya.

Baca: KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Mojokerto

Selain gencar memeriksa saksi, tim penyidik KPK juga sempat menggeledah kantor PT Tower Bersama di The Convergence Indonesia dan kantor PT Protelindo di Menara BCA. Sejumlah dokumen dan surat elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus suap itu pun telah disita penyidik.

KPK sebelumnya menetapkan Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam dua perkara. Dua perkara yang menjerat orang nomor satu di Mojokerto itu yakni suap dan gratifikasi.

Pada kasus pertama, Mustofa diduga telah menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Mustofa dijerat sebagai tersangka bersama dengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

Sementara pada perkara kedua, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi bersama dengan Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id