Lambang KPK. Foto: MI
Lambang KPK. Foto: MI

Mantan Pejabat Kemenag Diperiksa KPK

Nasional kasus suap
Candra Yuri Nuralam • 29 Januari 2020 11:26
Jakarta: MantanKepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Syamsuddin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dikorek dalam kasus pengadaan barang atau jasa di lingkungan Kemenag Tahun Anggaran 2011.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (eks pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Januari 2020.
 
Menurut dia, Lembaga Antirasuah ingin mendalami hubungan Syamsuddin dengan Undang. KPK membutuhkan keterangan ini untuk memperdalam kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain Syamsuddin, KPK juga memanggil VP Bisnis dan Inovasi Strategic Partnership PT Pramindo Ikat Nusantara Thomas Idi Kurniadi. Dia juga menjadi saksi untuk Undang.
 
KPK menetapkan Undang sebagai tersangka suap, Senin, 16 Desember 2019. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia. Zulkarnaen sudah divonis 15 tahun penjara, sedangkan Dendy 8 tahun bui.
 
Undang diduga korupsi di dua proyek di Kemenag. Dia mencari untung dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah dan pengadaan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk madrasah sanawiah dan madrasah aliah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 2011.
 
Kerugian negara di kedua kasus ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah sanawiah negara merugikan negara Rp12 miliar sedangkan pengembangan sistem komunikasi mencapai Rp4 miliar.
 
Undang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif