NEWSTICKER
Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun. ANT/Nova Wahyudi.
Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun. ANT/Nova Wahyudi.

Nurdin Basirun Tak Berwenang Beri Izin Pemanfaatan Laut

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 19 Desember 2019 14:47
Jakarta: Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun disebut tak punya kewenangan menerbitkan dan menandatangani izin prinsip pemanfaatan ruang laut. Kewenangan itu merupakan ranah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP).
 
Fakta ini terungkap saat jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Kepala DPTSP Kepri Syamsuardi. Dia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Nurdin.
 
"Saudara mengatakan begini, di BAP saksi nomor 11. 'Sesuai Pergub Kepri Nomor 31 Tahun 2018, 2 April 2018 di mana untuk seluruh proses perizinan dilimpahkan kewenangannya kepada PTSP' itu betul keterangan saudara?," kata jaksa KPK Asri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Syamsuardi membenarkan keterangan itu. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), PTSP berwenang mengeluarkan izin tersebut.
 
"Semua yang berkaitan pelaksanaan pelayanan perizinan kita ada SOP. Jadi permohonan masuk, setelah selesai administrasi, kepala bidang menyerahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melakukan kajian teknisnya," ujar Syamsuardi.
 
PTSP tidak pernah mengeluarkan izin prinsip pemanfaatan ruang laut selama Syamsuari menjabat. Sebab, pihaknya masih menunggu DPRD Kepri merampungkan Perda Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
 
Dalam kasus ini, Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap untuk memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 
Nurdin turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
 
Dalam perkara gratifikasi, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif