16 Partai Setuju Memperbaiki UU Parpol

Juven Martua Sitompul 23 November 2018 12:33 WIB
kpkparpol
16 Partai Setuju Memperbaiki UU Parpol
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Sebanyak 16 partai politik sepakat memperbaiki Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Khususnya, perbaikan soal sistem kaderisasi dan transparansi pendanaan parpol, serta sistem Pemilu di tanah air.

Kesepakatan ini muncul usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 16 parpol menggelar diskusi dan diseminasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), Kamis, 22 November 2018. KPK bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam menyusun SIPP tersebut.

Adapun perwakilan parpol yang hadir yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat dan NasDem. Kemudian, PKB, Hanura, PKS, PAN, PPP, PSI, Perindo, PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.


"Terdapat mainstream pemikiran dan ide dalam diskusi tadi tentang perlunya memperbaiki UU parpol yang antara lain sistem Pemilu juga," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 23 November 2018.

Suat mengungkapkan diskusi digelar dengan tujuan memperbaiki dan menciptakan parpol yang berintegritas. Menyusul, banyak kader parpol yang harus berurusan dengan KPK karena terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"KPK bersama LIPI kembali berdialog dengan semua sekjen parpol atau yang mewakili dalam penjelasan kembali SIPP sehubungan dengan upaya KPK, LIPI dan parpol dalam upaya menciptakan parpol yang berintegritas," ujar dia. 

(Baca juga: KPK Desak Revisi UU Parpol)

Saut mengakui dalam pertemuan itu juga turut dibahas masalah sistem proporsional terbuka, tertutup, atau gabungan terbuka dan tertutup parpol. Mengingat dalam SIPP itu terdapat lima komponen utama, yaitu kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

"Secara umum sebenarnya bagi parpol bukan hal yang baru, bahkan mereka juga sudah memiliki visi integritas baik dalam proses pemilu dan pemilihan pengurus," ucap dia.

Tindak lanjut dari pertemuan itu, kata Saut, KPK dan parpol sepakat melakukan penandatanganan SIPP dalam kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi sedunia, pada 4-5 Desember 2018. Acara tersebut akan mengangkat tema 'Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia'.

"Akan dilakukan penandatanganan komitmen politik berintegritas yang terdiri atas beberapa poin. Di mana akan ditandatangani oleh ketua umum masing-masing parpol," pungkas Saut.






(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id