Mahfud: Vonis Baiq Nuril Bisa Dianulir Lewat PK

Intan Yunelia 21 November 2018 07:50 WIB
pelecehan seksual
Mahfud: Vonis Baiq Nuril Bisa Dianulir Lewat PK
Pakar Hukum tata negara Mahfud MD/MI.Susanto
Jakarta: Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyarankan korban pelecehan seksual Baiq Nuril mengajukan peninjauan kembali (PK). Putusan PK bisa menganulir putusan MA.

"Dengan alasan salah dalam penerapan hukum. Itu bisa PK," kata Mahfud dalam Prime Time News Metro TV, Selasa, 20 November 2018.

Mahfud memandang PK merupakan mekanisme hukum tepat bagi nuril yang divonis enam bulan penjara dengan denda Rp500 juta itu. Ia memandang permohonan grasi  kepada Presiden Joko Widodo kurang tepat. Telebih, masa hukuman Baiq Nuril tak begitu panjang.


"Karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang bisa mengajukan grasi ke Presiden itu adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah dengan minimal hukuman 2 tahun penjara. Kurang dari itu tidak bisa," terang eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Baca: Dukungan Jokowi Pada Nuril Bukan Intervensi Hukum

Ia memandang putusan MA untuk Baiq Nuril harus dibatalkan melalui PK. Mahfud menegaskan Baiq Nuril sama sekali tak bersalah.

Sebelumnya, Baiq Nuril, mantan pegawai honorer di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dituduh menyebarluaskan rekaman asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMA tersebut kepada dirinya. Pada pengadilan tingkat pertama, Nuril diputus bebas. Namun, jaksa mengajukan banding.

Mahkamah Agung menerima banding jaksa. Nuril diputuskan bersalah dan dihukum enam bulan penjara denda Rp500 juta atau pidana tiga bulan apabila tidak membayar denda. Nuril dinilai bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).





(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id