Aksi unjuk rasa berujung ricuh di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Antara/Akbar Nugroho Gumay
Aksi unjuk rasa berujung ricuh di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Antara/Akbar Nugroho Gumay

Polda Metro Diduga Lakukan Malaadministrasi Penanganan Usai Demonstrasi

Nasional polri ombudsman Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law
Antara • 21 Oktober 2020 14:15
Jakarta: Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan malaadministrasi yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan pedemo usai aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan proses penanganan pedemo di Polda Metro Jaya yang dilakukan sejak 8 Oktober 2020 hingga saat ini.
 
"Ada dua dugaan, tidak memberikan akses kepada penasihat hukum dan melampaui kewenangan ketika tidak akan memberikan SKCK kepada pelajar yang ikut demo," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.
 
Menurut Teguh, seharusnya para tersangka leluasa memilih pengacaranya sendiri. Polda Metro juga harus membuka akses kepada pengacara atau kelompok masyarakat sipil lain yang mau memberikan pendampingan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Keterbukaan ini juga menjadi penting karena para tersangka diduga merupakan pihak-pihak yang dianggap merusak fasilitas publik dan ditengarai dibiayai oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.
 
Menurut dia, keterbukaan dalam proses penyelidikan membuat Polri menjadi transparan dan akuntabel. Dengan keterbukaan ini, lanjut Teguh, masyarakat juga dapat mengetahui apakah benar ada pihak ketiga yang membiayai, atau ini emosi massa di lapangan, atau massa yang terorganisir dengan tujuan tertentu.
 
"Ini untuk mengikis praduga-praduga yang berkembang di masyarakat dengan transparansi proses tersebut," kata Teguh.
 
Baca: 33 Orang Diduga Kelompok Anarko Ditahan
 
Di samping itu, Ombudsman menilai ada beberapa catatan baik yang dilakukan Polri dalam menangani pedemo. Antara lain, polisi langsung memisahkan antara yang ditangkap untuk kemudian dipulangkan kembali ke orang tuanya dengan yang berlanjut ke proses penyelidikan.
 
Polda Metro juga melakukan tes cepat kepada seluruh pedemo yang ditangkap untuk menghindari penularan covid-19. Kemudian, tidak terjadi tindak kekerasan selama proses pengamanan dan penyelidikan di Polda Metro.
 
Terakhir, polisi memberikan konsumsi untuk para peserta demonstrasi dalam jangka waktu yang baik dengan kualitas yang baik.
 
Polda Metro telah menetapkan sebanyak 131 tersangka dalam kericuhan aksi unjuk rasa pada 8 Oktober dan 2020 dan 13 Oktober 2020. Sebanyak 69 telah ditahan.
 
Ada pun pasal yang dipersangkakan kepada 131 tersangka itu, yakni Pasal 212 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas, Pasal 218 KUHP tentang melanggar aturan tidak berkerumun, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang dan barang, dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif