Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Ogah Buru-buru Bersikap Atas Putusan PT Merial Esa

Nasional KPK vonis hakim kasus korupsi Pengadilan Pemberantasan Korupsi Aset Koruptor
Candra Yuri Nuralam • 20 April 2022 08:46
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan terburu-buru bersikap atas vonis terhadap PT Merial Esa. Lembaga Antikorupsi itu ingin memanfaatkan waktu untuk mempelajari putusan.
 
"Tim jaksa masih memanfaatkan waktu tujuh hari masa pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 April 2022.
 
Pihaknya mengapresiasi hakim yang menyatakan PT Merial Esa bersalah karena melakukan suap dalam proyek pengadaan di Bakamla pada 2016. KPK juga mengapresiasi hakim yang sudah menganulir perhitungan KPK terkait kerugian negara dalam kasus itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hasil perhitungan keuntungan maupun kerugian keuangan negara oleh Unit Forensik Akutansi Direktorat Deteksi Analisis Korupsi KPK merupakan terobosan untuk capaian aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi agar lebih optimal," ujar Ali.
 
PT Merial Esa dijatuhi hukuman pidana pokok sejumlah Rp200 juta dalam kasus dugaan suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, korporasi tersebut dikenakan biaya tambahan berupa membayar denda Rp126,1 miliar ke negara.
 
"Menghukum PT Merial Esa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp126,1 miliar," kata Ketua Majelis Hakim Surachmat saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 19 April 2022.
 
Baca: KPK Tertibkan Aset Pemkab Seram Bagian Barat Senilai Rp1 Triliun
 
Menurut Surachmat, nilai uang pengganti itu memperhitungkan uang yang telah disita terkait perkara sebesar Rp92,9 miliar. Kemudian, Rp22,5 miliar dan USD800 ribu.
 
PT Merial Esa mesti mengganti uang pidana pokok maupun pengganti itu maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bila tak sanggup membayar, maka harta benda akan disita untuk dilelang.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif