Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Didemo, Propam Bakal Periksa Kapolres Bima

Siti Yona Hukmana • 20 Mei 2022 07:56
Jakarta: Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bakal memeriksa Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko. Ini sebagai tindak lanjut dari unjuk rasa Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menuntut pencopotan Heru. 
 
"Kalau kami prinsipnya semua informasi dari masyarakat pasti akan ditindaklanjuti, " kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko saat dikonfirmasi, Jumat, 20 Mei 2022. 
 
Menurutnya, Propam pasti turun tangan dengan adanya informasi tersebut. Apalagi, kata dia, informasi itu disampaikan secara langsung saat demonstrasi di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 19 Mei 2022. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentunya teman-teman dari Propam, dari fungsi pengawasan pasti akan menindaklanjuti hal tersebut, " ujar Gatot. 
 
Salah satu tindak lanjutnya, kata dia, memeriksa Kapolres Bima. Pemeriksaan guna mengetahui detail penyebab masyarakat mendesak pencopotannya.
 
"Pasti dilakukan pengecekan alasan kenapa ada sekelompok masyarakat yang meminta (mencopot) pasti akan didalami terlebih dahulu," ungkap mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu.
 
Baca: Dianggap Bertindak Represif, Kapolres Bima Diminta Dicopot
 
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa NTB Jakarta demo di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Mei 2022. Mereka mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian Bima.
 
Dalam unjuk rasa itu mereka meneriakkan empat tuntutan. Salah satunya, mencopot Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko. 
 
"Mendesak Mabes Polri untuk mencopot Heru Sasongko selaku Kapolres Bima, karena bertindak represif dalam membubarkan aksi aktivis mahasiswa di Kabupaten Bima, " kata Koordinator Aksi, Abdul Muis di lokasi, Kamis, 19 Mei 2022.
 
Tuntutan kedua ialah mendesak Mabes Polri segera mengevaluasi kinerja Polres Bima dan seluruh jajarannya. Mereka menganggap jajaran Polres Bima gagal menegakkan hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta sengaja memprovokasi masyarakat Bima agar melegitimasi tindakan represif tersebut.
 
Kemudian, massa aksi meminta Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto turut dicopot. Djoko dianggap telah melegitimasi tindakan brutal Kapolres Bima. 
 
"(Keempat) meminta Mabes Polri untuk segera membebaskan 10 aktivis mahasiswa Bima yang ditangkap secara paksa oleh Kapolres Bima dan dibawa ke Polda NTB, " ungkap Abdul. 
 
Kasus ini berawal saat massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Monta demonstrasi menuntut perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, pada 11 Mei 2022. Unjuk rasa dibubarkan secara paksa personel Polresta Bima.
 
Aparat kepolisian disebut melakukan tindakan represif dan menangkap 10 aktivis/mahasiswa. Tindakan yang dikomandoi Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko itu dinilai melawan undang-undang, sekaligus mencoreng wajah institusi Polri dan bertentangan dengan semangat konsep Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif