Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Bengkalis, Riau, Amril Mukminin, Kamis, 6 Februari 2020. Antara/Indrianto Eko Suwarso
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Bengkalis, Riau, Amril Mukminin, Kamis, 6 Februari 2020. Antara/Indrianto Eko Suwarso

Bupati Nonaktif Bengkalis Dipindah ke Rutan Pekanbaru

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 08 Juli 2020 16:45
Jakarta: Penahanan Bupati nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin, dipindah ke rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Pekanbaru, Riau. Terdakwa kasus dugaan suap proyek multiyears (tahun jamak) pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis itu akan segera disidang.
 
"Tim jaksa penuntut umum segera melaksanakan penetapan majelis hakim untuk memindahkan penahanan terdakwa Amril Mukminin ke Rutan Kelas II B Pekanbaru," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Amril sebelumnya ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak 6 Februari 2020. Perkara yang menjeratnya ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Amril akan menjalani pemeriksaan kesehatan melalui tes polymerase chain reaction (PCR) sebelum berangkat. Hal itu guna kelengkapan dokumen keberangkatan dengan pesawat serta administrasi masuk ke rutan.
 
KPK menetapkan Amril sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek tahun jamak pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis. Amril diduga menerima suap atau gratifikasi dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp5,6 miliar.
 
Proyek pembangunan jalan ini merupakan satu dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis pada 2012 senilai Rp537,33 miliar. Uang suap mengucur ke Amril dalam dua tahap, sebelum dan sesudah menjabat sebagai bupati Bengkalis.
 
Pemberian pertama pada Februari 2016 sebesar Rp2,5 miliar. Pemberian kedua terjadi pada rentang waktu Juni dan Juli 2017, Rp3,1 miliar dalam bentuk dolar Singapura.
 
Amril dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SUR)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif