Ilustrasi bansos dari pemerintah/Antara/Arif Firmasyah
Ilustrasi bansos dari pemerintah/Antara/Arif Firmasyah

Lima Masalah Distribusi Bansos Versi KPK

Nasional kpk Virus Korona bansos
Candra Yuri Nuralam • 14 Agustus 2020 16:47
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik hambatan distribusi bantuan sosial (bansos) terkait korona (covid-19). Ada lima masalah yang harus dibenahi.
 
Pertama, data fiktif dan penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat. Data tersebut rawan disalahgunakan.
 
"Kedua, tentang benturan kepentingan dari para pelaksana di pemerintah, baik pusat maupun daerah," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati kepada Medcom.id, Jumat, 14 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Ipi, pembenahan harus menyasar per masalah. Bukan melalui perubahan sistem pemberian.
 
Baca:Kemenkop UKM dan Kemendagri Sinergi di Program Bansos Produktif
 
Ketiga, sistem pemerasan oleh pelaksana kepada warga penerima. Sebab warga kerap tak menerima bantuan karena ulah oknum.
 
"Keempat terkait timbulnya potensi gratifikasi atau penyuapan dalam pemilihan penyedia tertentu untuk penyaluran bansos," ucap Ipi.
 
Saran terakhir yakni memperbaiki potensi penggelapan bantuan. KPK menilai pembagian bansos kerap mengalami hambatan saat didistribusikan ke penerima.
 
"Bansos berupa barang maupun uang bisa jadi diselewengkan oknum tertentu. Hal ini membuat bantuan tidak sampai ke penerima, ataupun penerima sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya berhak mendapatkan bantuan," tutur Ipi.
 
Lima hal itu dinilai cara mujarab dari KPK untuk perbaiki masalah penyaluran bansos. KPK berharap pemerintah bisa menimbang rekomendasi tersebut untuk kemakmuran rakyat.

 
Halaman Selanjutnya
Minim pembenahan Ipi menyebut…
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif