NEWSTICKER
Suasana sidang Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
Suasana sidang Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Medcom/Fachrie Audhia Hafiez

Hak Politik Nurdin Basirun Terancam Dicabut

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 18 Maret 2020 13:02
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menambah hukuman Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun. Tuntutan itu berupa pencabutan hak politik setelah Nurdin menjalani masa hukuman pokok.
 
"Menuntut agar majelis hakim, menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nurdin Basirun berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana," kata JPU KPK Asri Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020.
 
Nurdin dituntut enam tahun penjara karena dianggap terbukti korupsi. Dia juga diminta membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nurdin dinilai terbukti menerima suap Rp45 juta dan SGD11 ribu. Suap buat memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Baca: Nurdin Basirun Dituntut Enam Tahun Penjara
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan, Abu Bakar.
 
Dia juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
 
Dalam perkara suap, Nurdin dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Nurdin dikenakan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif