Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 81,76 Persen

Nasional lhkpn
Fachri Audhia Hafiez • 02 April 2020 08:23
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara nasional baru mencapai 81,76 persen hingga Maret 2020. Dari total 363.370 wajib lapor (WL), 297.105 orang telah mengisi LHKPN.
 
"Sisanya 66.265 WL belum menyampaikan laporannya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis, 2 April 2020.
 
Menurut dia, di kalangan pejabat pemerintah atau eksekutif, tingkat pelaporan mencapai 81 persen. Sebanyak 237.510 dari total 293.542 WL sudah membeberkan harta kekayaannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ipi memerinci bidang eksekutif meliputi 51 menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. Sebanyak 38 pejabat atau 74,5 persen telah melaporkan harta kekayaannya. Sisanya, 13 orang atau sekitar 25,5 persen yang merupakan wajib lapor periodik masih dapat melengkapi laporan hingga Kamis, 30 April 2020.
 
Dari total 21 staf khusus (stafsus) presiden dan wakil presiden, masih ada 4 orang yang merupakan wajib lapor periodik belum membeberkan harta kekayaannya. Ada pula penyelenggara negara yang tergolong wajib lapor khusus belum menyerahkan LHKPN. 
 
"Demikian juga untuk Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), KPK mencatat masih ada dua penyelenggara negara yang masing-masing merupakan wajib lapor periodik dan wajib lapor khusus yang belum menyampaikan laporannya, tujuh orang penyelenggara negara lainnya tercatat telah menyampaikan LHKPN-nya," ungkap Ipi.
 
Di bidang yudikatif, 98 persen atau sebanyak 18.444 dari total 18.893 WL telah melapor.  Lembaga yudikatif mencakup Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
 
Sementara itu, di bidang legislatif, 75 persen atau sebanyak 15.354 dari 20.357 WL telah melapor. Lembaga legislatif meliputi DPD, DPR, dan MPR.
 
"Kemudian dari sektor badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D) tercatat 84 persen atau sebanyak 25.797 telah melapor dari total 30.578 WL," ucap Ipi.
 
Di bidang legislatif, dari total 575 anggota DPR, tercatat 274 atau sekitar 48 persen yang baru melapor. Sebanyak 301 anggota DPR menyerahkan lapor periodik terakhir pada 2018.
 
"Untuk ketua dan anggota MPR yang berjumlah 10 orang, baru empat orang yang sudah melapor. Sementara, untuk DPD dari total 136 WL, sebanyak 118 orang atau 87 persen sudah lapor," ucap Ipi.
 
Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 81,76 Persen
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati Kuding. Foto: MI/Galih Pradipta
 
Baca: Seluruh Menteri Jokowi Telah Laporkan Kekayaan
 
KPK mengimbau para wajib lapor di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/D segera memenuhi kepatuhan LHKPN sebelum 30 April 2020. LHKPN menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi.
 
" LHKPN mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran dari para penyelenggara negara. Karenanya, KPK meminta penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN-nya secara benar, jujur dan lengkap," ujar Ipi.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif