Muhtar Ependy. MI/Rommy Pujianto.
Muhtar Ependy. MI/Rommy Pujianto.

Jaksa Minta Eksepsi Muhtar Ependy Diminta Ditolak

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 24 Oktober 2019 17:32
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta nota keberatan atau eksepsi Muhtar Ependy ditolak. Orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar telah didakwa menerima suap terkait putusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
 
"Kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasehat hukum terdakwa Muhtar Ependy dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima," ujar jaksa KPK Ahmad Hidayat Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
Ahmad menegaskan dakwaan pada 24 September 2019 itu berbeda dengan dakwaan perkara pada 12 November 2014. Perkara Muhtar sebelumnya dipermasalahkan kuasa hukum lantaran mengandung Ne Bis In Idem atau perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Muhtar sempat tersangkut kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK pada 2014. Tim penasehat hukum menilai kasus TPPU terdakwa tidak bisa disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
 
Penasehat hukum, lanjut Ahmad, telah salah mengartikan mengartikan pokok perkara yang didakwakan. Dengan demikian eksepsi dinilai patut dikesampingkan.
 
"Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan beberapa doktrin di atas, maka sudah sangat jelas bahwa perkara atas nama terdakwa Muhtar yang kami hadapkan ke muka sidang tanggal 24 September 2019 tidaklah Ne Bis In Idem karena perbuatan pidana yang kami dakwaan dalam surat dakwaan 24 September 2019 adalah berbeda atau tidak berdasar, oleh karenanya keberatan tersebut patut ditolak," ujar jaksa Ahmad.
 
Dalam kesimpulannya, jaksa menilai surat dakwaan Muhtar juga sudah memenuhi formil dan materiil. Surat dakwaan dinilai sudah sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana Muhtar.
 
"Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Muhtar Ependy dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum," ujar Jaksa Ahmad.
 
Muhtar dan Akil diduga menerima uang sekitar Rp16,42 miliar dan USD316.700 dari mantan Wali Kota Palembang Romi Herton. Suap diberikan terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang.
 
Muhtar juga menerima uang senilai Rp10 miliar dan USD500 ribu dari mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri. Uang itu terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.
 
Muhtar diduga menjadi perantara pemberian uang dari Romi dan Budikepada Akil Mochtar. Uang tersebut diduga untuk memengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil pilkada yang diadili Akil sebagai hakim konstitusi.
 
Muhtar juga didakwa melakukan pencucian uang. Praktik rasuah itu diduga guna menyamarkan hasil korupsi yang dilakukannya bersama Akil.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif