Ilustrasi narkoba. Medcom
Ilustrasi narkoba. Medcom

Implementasi UU Narkotika Tak Menyentuh Aspek Pencegahan

Nasional narkoba
Ilham wibowo • 23 Juni 2019 19:53
Jakarta: Tuntutan merevisi UU Narkotika mendesak dilakukan, terutama pada aspek pencegahan. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indoensia (PBHI), Totok Yulianto, menilai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tidak layak.
 
"Perlu adanya integrasi tim asesmen terpadu (TAT) dan mekanisme pengawasan yang jelas dalam naskah akademik dan RUU Narkotika," kata Totok dalam sebuah diskusi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, 23 Juni 2019.
 
BAca Juga:Penanganan Narkoba Dinilai Masih Salah Tafsir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pencegahan dalam regulasi itu harus sama kuatnya dengan penindakan. Karena hal ini merujuk pada unsur keadilan dalam aturan tersebut.
 
Ia menyebut aspek keadilan perlu diawasi agar tidak disalahgunakan oknum petugas yang mencari keuntungan pribadi. Sebab nyatanya, para penyidik kepolisian yang menangani kasus narkoba kerap melakukan penghakiman yang prematur.
 
"Sebagian besar penyidik enggan menyerahkan tersangka kepada TAT untuk dilakukan asesmen. Tersangka juga sering mengalami pemerasan oleh oknum penyidik untuk mendapatkan asesmen dan mengabaikan hasil asesmen dari TAT," tuturnya.
 
Sementara itu, peneliti LBH Masyarakat Yohan Misero menyebut penegak hukum susah menerima usulan penggolongan zat psikotropika dari Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Narkotika (BNN). Padahal hal ini merupakan unsur penting.
 
"Ini keliru, karena zat narkotika bukan semata-mata penegakan hukum tapi kesehatan publik, penggolongan narkotika harus bijak," ungkapnya.
 
Ia mengharapkan RUU Narkotika bisa menghasilkan implemetasi yang condong dalam layanan kesehatan. Penegakan hukum, kata dia, tetap ada tetapi tak boleh menghalangi keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan akses pengobatan.
 
"Kami mengusulkan agar UU narkotika mendeskriminalisasi pembelian, penguasaan dan penghinaan narkotika dalam jumlah terbatas agar pemerintah dapat lebih mudah berdiskusi dengan komunitas terdampak dan mendeteksi keberadaan ZPB di lapangan," ungkapnya.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif