Terdakwa Bowo Sidik Pangarso hadir dalam sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
Terdakwa Bowo Sidik Pangarso hadir dalam sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)

35 Orang Bakal Bersaksi di Persidangan Bowo Sidik

Nasional OTT KPK
Fachri Audhia Hafiez • 14 Agustus 2019 16:58
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan 35 saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kerja sama pekerjaan pengangkutan dan sewa kapal dengan terdakwa Bowo Sidik Pangarso. Total saksi tersebut setengah dari yang ada di dalam berkas perkara yakni 70 orang.
 
"Jadi seminggu dulu nanti kita agendakan lagi," ujar Ketua Majelis Hakim Yanto saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
JPU KPK meminta sidang ditunda dua minggu. Penundaan menunggu sidang dakwaan orang kepercayaan Bowo, M Indung Andriani K, bergulir pada pekan depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, Hakim Yanto menolak. Dia khawatir ada kecurigaan bila sidang diundur selama dua minggu.
 
"Tunda dua minggu jadi pertanyaan. Kalau dua minggu nanti ditanya orang," ujar Hakim Yanto.
 
Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu, 21 Agustus 2019. Agenda sidang menghadirkan saksi-saksi dari JPU KPK.
 
Baca:Bowo Sidik Didakwa Terima Gratifikasi
 
Sebelumnya, Bowo didakwa menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti dan Direktur PT HTK Taufik Agustono sebanyak US$163.733 dan Rp311.022.932. Suap diterima secara langsung maupun melalui orang kepercayaan Bowo, M Indung Andriani K.
 
Selain total suap tersebut, Bowo diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi.
 
Suap tersebut diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan sewa kapal dengan PT Pilog, serta membantu PT Ardila Insan Sejahtera menagihkan pembayaran hutang ke PT Djakarta LLOYD.
 
Bowo melanggar Pasal 12 huruf b atau 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Selain suap, Bowo didakwa menerima gratifikasi SGD700 ribu, dan Rp600 juta sejak 2016-2018. Gratifikasi itu diperoleh saat menjabat sebagai wakil ketua Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
 
Atas perbuatannya, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHPidana.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif