Hasmun Didakwa Suap 2 Wali Kota Kendari Sejumlah Rp6,7 Miliar

Faisal Abdalla 23 Mei 2018 17:47 WIB
OTT Wali Kota Kendari
Hasmun Didakwa Suap 2 Wali Kota Kendari Sejumlah Rp6,7 Miliar
Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah - MI/Bary Fathahilah.
Jakarta: Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah, didakwa menyuap Wali Kota Kendari, Asrun dan Adriatama Dwi Putra. Suap itu diberikan agar perusahannya memenangkan sejumlah proyek. 

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang suap yang diberikan oleh Hasmun berjumlah Rp6.798.300.000. 

"Memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp4 miliar dan Rp2.798.300.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata jaksa KPK Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu 23 Mei 2018. 


Jaksa KPK mengatakan Hasmun memberikan uang sejumlah Rp4 miliar kepada Asrun agar PT SBN memenangkan proyek pekerjaan multi years pembangunan gedung DPRD Kota Kendari tahun anggaran 2014-2017, pembangunan tambat labuh zona III TWT, serta Ujung Kendari Beach tahun anggaran 2014-2017. 

Pembangunan gedung DPRD Kota kendari memiliki nilai proyek mencapai Rp49.288.000.000. Sementara pembangunan Tambat Labuh memiliki nilai proyek mencapai Rp19.933.000.000. 

Dalam proyek ini, Fatmawaty Faqih yang merupakan orang kepercayaan Asrun berperan menentukan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di lingkungan Pemkot Kendari. Setelah PT SBN memenangkan proyek, Fatmawaty menagih sejumlah fee kepada Hasmun. 

"Fatmawaty Faqih menyampaikan kepada Hasmun dari setiap proyek pekerjaan di Kota Kendari dikenakan commitment fee sebesar 7 persen. Fatmawaty saat itu meminta Hasmun menyediakan uang minimal Rp2 miliar. Hasmun berjanji memberikan commitment fee sebesar Rp4 miliar untuk dua proyek tersebut," lanjut jaksa. 

Jaksa mengatakan fee proyek tersebut diberikan Hasmun kepada Asrun melalui perantara Fatmwaty. Fee dialirkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan saat Hasmun dan Fatmwaty pergi ke Jakarta dan menginap di Hotel Marcopolo, Menteng, Jakarta Pusat. Uang sejumlah Rp2 miliar dimasukan ke dalam koper dan diserahkan kepada Fatmawaty di kamar hotel. 

Sementara uang Rp2 miliar sisanya diberikan Hasmun dengan menyuruh pegawainya mencairkan uang dan mengemasnya dalam kantong belanjaan dan diserahkan kepada Fatmawaty di rumahnya. 

Setelah pemberian, Asrun tak lagi menjabat sebagai Wali Kota Kendari lantaran maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilgub 2018. Dia lalu digantikan anaknya, Adriatma Dwi Putra. 

Usai ayahnya tak lagi menjabat, Adriatma memanggil Hasmun ke rumah dinas wali kota. Dalam pertemuan itu Adriatama meminta Hasmun untuk menyediakan uang sejumlah Rp2 miliar untuk membantu biaya kampanye ayahnya. 

"Hasmun menyanggupi permintaan tersebut lantaran dirinya telah mendapatkan proyek pembangunan Bangkutoko - Kendari New Port dengan nilai kontrak Rp60.168.400.000 dari Adriatama" beber jaksa. 

Untuk memenuhi permintaan Adriatama, Hasmun lalu memerintahkan dua anak buahnya, Rini Erawati dan Hidayat untuk mengambil uang masing-masing di brankas Rp1,3 miliar dan di Bank Mega cabang Kendari Rp1,5 miliar. Uang dengan total sejumlah Rp2,8 miliar tersebut lalu dimasukan ke dalam kardus berwarna coklat untuk diserahkan kepada orang dekat Adriatama, Wahyu Ade Pratama. 

"Hasmun dan Hidayat memasukan uang tersebut ke dalam mobil Wahyu. Yang dibawa Wahyu ke Pura di Jalan Wayong untuk dipindahkan ke mobil Kisra Jaya Batarai untuk dibawa dan disimpan di rumah Ivan Santri Jaya," beber Jaksa. 

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.





(REN)