Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Masa Penahanan Eks Dirut Sarana Jaya Diperpanjang Sebulan

Nasional KPK DKI Jakarta kasus tanah Kasus Suap kasus korupsi Pertanahan
Candra Yuri Nuralam • 25 Juli 2021 06:44
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles. Dia ditahan selama sebulan terhitung mulai Senin, 26 Juli 2021.
 
"Sampai dengan 24 Agustus 2021 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 24 Juli 2021.
 
Perpanjangan penahanan Yoory dilakukan berdasarkan penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lembaga Antikorupsi masih butuh waktu untuk mengusut keterlibatan Yoory dalam kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemberkasan perkara tersangka YRC (Yoory Corneles) masih terus dilengkapi tim penyidik, di antaranya dengan pemanggilan saksi-saksi," ujar Ali.
 
Baca: Kasus Tanah di Munjul Diselisik Lewat Eks Dirut Sarana Jaya
 
Ada lima tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. PT Adonara Propertindo menjadi tersangka korporasi.
 
Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan yang bisa dijadikan bank tanah.
 
Setelah kesepakatan rekanan itu, Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di bilangan Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.
 
Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar ke Anja. Duit itu sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.
 
Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek. Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian appraisal dan kelengkapan persyaratan. 
 
Lalu, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun dengan tanggal mundur. Terakhir, adanya kesepakatan harga awal antara Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi.
 
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif