Menteri Sosial Juliari Batubara. Medcom.id/Hendrik Simorangkir
Menteri Sosial Juliari Batubara. Medcom.id/Hendrik Simorangkir

Mensos Juliari Buronan KPK

Nasional dana bansos kasus korupsi OTT KPK kementerian sosial
Candra Yuri Nuralam • 06 Desember 2020 02:30
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek pada 2020. Juliari saat ini buron bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyuno (AW).
 
"KPK mengimbau kepada JPB dan AW untuk kooperatif segera menyerahkan diri ke KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Desember 2020.
 
Firli prihatin pejabat yang mengurusi bansos untuk warga terdampak covid-19 kasus penangkapan kali ini. Apalagi, KPK sudah sangat sering mengingatkan haramnya korupsi di tengah pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun, jika masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk kebutuhan pribadi dan kelompoknya, KPK melalui upaya penindakan akan menindak dengan tegas," tegas Firli.
 
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Sebanyak tiga tersangka penerima uang yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), dua Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Adi Wahyuni (AW) Sementara itu, dua orang pemberi uang haram ialah Ardian I.M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
 
Baca: Mensos Juliari Tersangka Korupsi Bansos Covid-19
 
Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, untuk pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif