Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Kapolda Metro: Anak di Bawah Umur Bisa Ditahan

Nasional Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Siti Yona Hukmana • 27 Oktober 2020 22:14
Jakarta: Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menegaskan anak di bawah umur tidak kebal hukum. Mereka yang melanggar hukum bakal diproses sesuai aturan.
 
"Ketika melakukan perbuatan pelanggaran dengan hukuman tujuh tahun penjara maka bisa dilakukan penahanan," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2020.
 
Nana menuturkan hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak di bawah umur yang tersandung kasus dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun tidak bisa ditahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Anak di bawah umur yang ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara bisa ditahan. Kita polisi sesuai aturan hanya tujuh hari penahanan saat penyidikan, bisa diperpanjang delapan hari, jadi total 15 hari," jelas jenderal bintang dua itu.
 
Nana menuturkan aturan ini berbeda dengan orang dewasa. Tersangka orang dewasa akan ditahan selama 20 hari pertama dalam penyidikan. Penahanan bisa diperpanjang 40 hari untuk tahap berikutnya.
 
(Baca: Kapolda Dorong Sekolah Siapkan Program Pembentukan Karakter)
 
Sebelumnya, polisi menangkap 10 anak di bawah umur yang terlibat demontrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berujung ricuh pada Kamis, 8 Oktober; Selasa, 13 Oktober; dan Selasa, 20 Oktober 2020.
 
Sebanyak delapan orang merupakan anggota WhatsApp Group (WAG). Mereka yakni DS, 17; dan MA, 15 (anggota WAG Dewan Penyusah Rakyat); AH, 16; dan MNI, 17 (anggota WAG Ruang Guru); AS, 15; FIQ, 16; FSR, 15; dan AP, 15 anggota WAG Omnibus Law Jakarta Timur.
 
Dua lainnya adalah admin grup dan kreator akun Facebook Grup STM se-Jabodetabek berinisial GAS, 16; dan JF, 17. Ke-10 orang pelajar itu telah ditahan dalam proses penyidikan dan melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).
 
Mereka dijerat Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara enam tahun.
 
Kemudian, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dihukum dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun. Pasal 160, 55 dan 56 KUHP, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif