Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut perkara penyuapan merupakan kasus yang paling banyak diungkap KPK. Foto: Antara/M Risyal Hidayat.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut perkara penyuapan merupakan kasus yang paling banyak diungkap KPK. Foto: Antara/M Risyal Hidayat.

KPK Paling Banyak Ungkap Kasus Suap

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 08 November 2019 03:46
Kendari: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2004 hingga 2019 lebih banyak mengungkap perkara suap. Jenis perkara ini menyumbang 65 persen kejahatan rasuah.
 
"Kasus korupsi yang ada di Indonesia didominasi oleh perkara penyuapan sebanyak 65 persen atau 602 perkara penyuapan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kendari, Sulawesi Tenggara seperti dilansir Antara, Kamis, 7 November 2019.
 
Posisi kedua jenis perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, yakni pengadaan barang dan jasa sebanyak 21 persen atau 195 perkara. Ketiga tindak pidana penyalahgunaan anggaran sebesar lima persen atau 47 perkara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selanjutnya keempat, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak tiga persen atau 31 perkara," ujar Agus.
 
Posisi kelima terkait dengan persoalan pungutan atau pemerasan sebanyak tiga persen atau 25 perkara. Keenam, terkait tindak pidana perizinan sebanyak dua persen atau 23 perkara.
 
Kemudian tindak pidana perizinan sebanyak dua persen atau 23 perkara. Serta terakhir terkait merintangi penyidikan KPK sebanyak satu persen atau 10 perkara.
 
KPK juga memproses hukum pihak swasta sebanyak 266 orang, dan pejabat birokrasi setingkat eselon I hingga III sebanyak 27 orang. Kemudian 22 orang berlatar hakim, 12 orang profesi pengacara, delapan jaksa, tujuh komisioner, enam orang korporasi, empat duta besar, 27 kepala kementerian atau lembaga, dua orang polisi dan lainnya 118 orang.
 
Data KPK dari 2004 hingga 2018 menyebutkan 22 provinsi se-Indonesia tercoreng ulah 95 orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Terdiri dari 50 orang bupati, dua wakil bupati, 22 wali kota, satu wakil wali kota dan 20 orang gubernur.
 
Para kepala daerah terbelit perkara korupsi dengan beragam modus, yakni 188 perkara pengadaan barang dan jasa, 46 perkara pengelolaan anggaran, dan 23 perkara perizinan. Kemudian dua perkara pemerasan, tiga perkara penyalahgunaan kewenangan, 31 perkara TPPU dan 564 perkara penyuapan.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif