Kejaksaan Agung. Foto: MI/PiusErlangga
Kejaksaan Agung. Foto: MI/PiusErlangga

Kasus Jiwasraya

Trada Alam Minera dan Maxima Integra Digeledah Kejagung

Nasional Jiwasraya
Juven Martua Sitompul • 17 Januari 2020 18:03
Jakarta: Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor PT Trada Alam Minera Tbk dan PT Maksima Integria. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
 
“Penggeledahan dan penyitaan di Kantor PT Trada Alam Minera Tbk di lantai tujuh, dan PT Maksima Integria di lantai 27, Central Senayan 2, Jalan Asia Afrika, Gelora Bung Karno, Jakarta,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Kejagung, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.
 
Penggeledahan berlangsung sebelum tim penyidik ‘mengacak-acak’ kediaman eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan. Hari memastikan penggeledahan sudah dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Penyitaan dengan meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setempat,” katanya.
 
Hari mengatakan tim pelacak aset Kejagung masih bergerak mencari barang bukti yang berkaitan dengan skandal rasuah di perusahaan pelat merah tersebut. “Hari ini tim penyidik dan tim pelacak aset juga bergerak untuk menemukan bukti bukti atau barang bukti ataupun aset yang nanti diharapkan dapat digunakan untuk mengembalikan keuangan negara,” pungkasnya.
 
Kejagung menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup.
 
Kelima orang tersebut yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Kelimanya dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif