Jaksa Agung M Prasetyo. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id
Jaksa Agung M Prasetyo. Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id

Kejagung Tunggu Surat Kuasa Presiden Menangani Kasus Karhutla

Nasional kebakaran hutan
Kautsar Widya Prabowo • 22 Juli 2019 15:47
Jakarta: Kejaksaan Agung menunggu surat kuasa Presiden Joko Widodo menangani gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Mahkamah Agung (MA). Jokowi melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam waktu dekat ini.
 
"Kita punya legal standing untuk mewakili pemerintah dalam proses persidangan di pengadilan, baik di tingkat (pengadilan) negeri, tinggi maupun Mahkamah Agung," ujar Jaksa Agung M. Prasetyo di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2019.
 
Prasetyo mengatakan Kejagung bakal berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menyelesaikan kasus tersebut. KLHK paling mengetahui duduk perkaranya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita tunggu nanti, kita akan koordinasikan, kita ajukan PK, kita akan cari novum atau hal baru yang nantinya bisa kita sampaikan sehingga nanti dicerna dengan baik oleh pihak pemutus," ungkap dia.
 
Baca:Menteri LHK: Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
 
MA sebelumnya menolak permohonan kasasi Jokowi terkait kasus karhutla di Kalimantan Tengah pada 2015. Putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 itu diketok pada Selasa, 16 Juli 2019. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.
 
Presiden dan pejabat terkait diminta mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pemerintah juga diminta membentuk tim gabungan yang berkewajiban mengevaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum, serta upaya pencegahan kebakaran.
 
Selain itu, tergugat diwajibkan menjamin keselamatan warga dari dampak karhutla dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap. Pemerintah perlu membebaskan biaya pengobatan korban asap, menyediakan tempat, dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.
 
Para tergugat juga dituntut transparan memberikan informasi dalam mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat. Transparansi ini termasuk soal dana penanggulangan karhutla oleh perusahaan yang terlibat.
 
Atas dasar putusan itu, pemerintah akan mengajukan PK. Siti Nurbaya menyebut PK ini sebagai bentuk menghormati proses hukum.
 
Menurut dia, PK yang akan diajukan berdasarkan data dan fakta bila pemerintah telah melakukan langkah serta terobosan dalam mengatasi karhutla. Hasilnya pun kini bisa dirasakan.
 
"Karhutla sangat menurun dan tak ada lagi asap yang melintas ke negara tetangga," kata Siti di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif