Kejahatan siber. Ilustrasi: Medcom.id/Rizal.
Kejahatan siber. Ilustrasi: Medcom.id/Rizal.

Ani Hasibuan Minta Redaktur Tamsh-News.com Diperiksa

Nasional hoax
Siti Yona Hukmana • 03 Juli 2019 16:36
Jakarta: Kuasa hukum Roboah Khairani Hasibuan alias Ani Hasibuan, Slamet Hasan dan Amin Fahrudin, meminta penyidik segera memeriksa redaktur Tamsh-News.com. Permintaan itu disampaikan menyusul rencana penyidik untuk memeriksa kembali dokter Ani.
 
"Kemarin penyidik telepon Bu Ani mau diperiksa lagi. Saya bilang, 'Pak ini kan kami sudah melaporkan Tamsh-News juga, tapi ini belum ada kabar beritanya.' Padahal kan Ibu Ani ini diperiksa itu gara-gara berita di Tamsh-News yang hoaks, karena dia tidak mewawancarai Bu Ani," kata Slamet di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 3 Juli 2019.
 
Slamet menegaskan langkah-langkah yang harus dilakukan penyidik adalah mengklarifikasi Tamsh-News terlebih dahulu. Setelah itu, penyidik baru memeriksa kliennya yang merupakan dokter ahli syaraf.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukannya Bu Ani yang dikejar-kejar. Menurut kami begitu. Makanya kita ini sedang mencoba untuk mengejar Tamsh-News yang sudah kami laporkan itu," jelas dia.
 
Ani Hasibuan pernah diagendakan untuk diperiksa pada Jumat, 17 Mei 2019. Namun, ia tak menghadiri pemerikaaan karena sakit. Hingga saat ini, Ani belum pernah diperiksa penyidik.
 
"Waktu itu kan karena sakit. Nah, sekarang ini karena kita sudah melaporkan Tamsh-News yang telah membuat berita bohong, memfitnah Bu Ani, maka kita minta ini Tamsh-News diperiksa dulu," pungkas Slamet.
 
Ani dilaporkan oleh Carolus Andre Yulika pada Minggu, 12 Mei 2019. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.
 
Baca: Ani Hasibuan Akan Laporkan Penulis Artikel Pambantaian Pemilu
 
Pernyataan Ani mengenai banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 memicu kontroversi publik di media sosial. Isu itu lalu dimuat portal Tamsh-news.com pada Minggu, 12 Mei 2019, dengan judul "dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS".
 
Ani dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 35 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif