Suasana sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Suasana sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Permohonan Durasi Susun Eksepsi Terdakwa Kasus Jiwasraya Ditolak

Nasional Jiwasraya
Fachri Audhia Hafiez • 04 Juni 2020 05:52
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan durasi kuasa hukum terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero), untuk menyusun eksepsi atau nota keberatan. Majelis hakim hanya memberikan jatah satu pekan.
 
"Setelah kami bermusyawarah dan kami yakin semua profesional, setebal apapun juga dakwaan penuntut umum sudah paham. Jadi kami kasih waktu satu pekan, kami yakin bisa," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Rabu, 3 Juni 2020.
 
Rentang waktu tersebut dirasa memberatkan Soesilo Aribowo selaku kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto. Soesilo sempat mengajukan waktu selama 14 hari, namun ditolak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya rasa diberikan 10 hari saja saya kira akan lebih bijak," ujar Soesilo.
 
Permintaan itu lagi-lagi ditolak oleh Rosmina. Ia meyakini para kuasa hukum mampu mengejar target pembuatan eksepsi selama sepekan tersebut.
 
Rosmina menegaskan, rentang waktu itu untuk mengefisienkan jalannya persidangan kasus dugaan korupsi dengan nilai Rp16,8 triliun itu. Para terdakwa juga terjerat kasus tindak pidana uang (TPPU) yang pembuktiannya diyakini menguras waktu.
 
"Tidak mungkin bapak-bapak itu duduk di situ kalau tidak profesional. Makanya di situ kami melihat penasihat hukum tenang, tidak ada hambatan," ujar Rosmina.
 
Baca: 2 Tersangka Kasus Jiwasraya Didakwa Berlapis
 
Enam orang didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya. Selain Heru dan Joko, empat orang yang diadili lainnya yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo; Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim; dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
 
Perbuatan keenamnya dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Sedangkan Heru dan Benny juga terjerat kasus TPPU. Uang hasil korupsi disamarkan dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak.
 
Heru dan Benny dinilai melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif