NEWSTICKER
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kedua dari kiri) bersama Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Riady Dridid dan Wakil Konsuler Chaouki Maouley. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam. MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kedua dari kiri) bersama Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Riady Dridid dan Wakil Konsuler Chaouki Maouley. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam. MI/Susanto

Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Korona Dipelototi KPK

Nasional Virus Korona virus corona
Candra Yuri Nuralam • 23 Maret 2020 10:07
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona (covid-19). KPK tak ingin kelonggaran penunjukan langsung di tengah bencana dimanfaatkan sebagai ladang korupsi.
 
"KPK akan tetap melakukan pemantauan karena ini kondisi darurat yang semestinya semua sumber daya dimaksimalkan untuk penanggulangan covid-19" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Medcom.id, Senin 23 Maret 2020.
 
Pemantauan ini diperlukan agar realokasi dan penyaluran dana penanggulangan virus korona berjalan baik. Korupsi hanya akan membuat pengadaan barang tak maksimal di saat genting.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Agar tidak semakin mewabah dan menelan banyak korban, KPK sangat serius untuk memastikan anggaran yang disediakan efektif dan efisien," tutur Ghufron.
 
Baca: Jokowi Terbitkan Inpres soal Realokasi Anggaran Penanganan Korona
 
Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Korona Dipelototi KPK
Grafis Medcom.id
 
Ghufron mengingatkan seluruh pihak tidak memanfaatkan kelonggaran pengadaan barang dan jasa ini sebagai ladang untuk korupsi. KPK siap menjalankan hukuman mati sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jika ditemukan tindak rasuah.
 
"Pihak yang beritikad baik menanggulangi virus korona ini jangan khawatir. Ini hanya sebagai warning agar tidak digunakan kesempatan dan kemudahan pengadaannya untuk keperluan lain," tegas Ghufron.
 
Baca: KPK Halalkan Penunjukan Langsung untuk Penanggulangan Korona
 
KPK menyebut kepala daerah dapat menggunakan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona (covid-19). Biasanya, pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang.
 
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pasal 6 menyatakan pelaksanaan pengadaan melalui penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif